Endhy Anhes isu masyarakat bgini sbenarx yg hrus kta dikusikan ,
bang gmana low zonasi laut yg di wakatobi..........???
apa kebijakan pemda kta terima bg2 sja.........????October 3 at 10:41pm ·
- Ma'ruf Ode kesalahan skrg adalah tdk singkrongya uu yg dibuat oleh pemda dan pemerintah pusat...dan jg kurang pahamnya pengelola (stakeholder) tentang pengelolaan pesisir, laut dan pulau2 kecil ini....wakatobi memiliki 2 status yg sama yaitu taman nasional dan kabupaten. so, cukup b'alasan jika 70% wilayah laut adalah wilayah konservasi karna status taman nasional tsbt. kabupaten memiliki wewenang 4 mil laut unt dikelola. nah disini letak ketidak sinkrongannya...wilayah wewenang kab skaligus taman nasional...makanya diwakatobi dibangunlah sistem mitra antara stakeholder tsb dgn pemerintah..tpi disini peran pemerintah sangat minim...malah ikut2 ke konservasi yang mengacu pada kpentingan ekonomi pengelola bukan pada kpentingan/kelestarian ekologi.....jari tamate mo nai kita masyrakata bahiti...*pembodohan yg m'atas namakan konservasi*...salamTuesday at 7:41am · ·
3 people - Endhy Anhes hahahhah .........lg2 neo liberalisme (penjajahan gaya baru),tlah mengkeruh habis kekayaan wakatobi dmana kaum2 kapitalis bebas memainkn praktek2 ktorx n mreka menggunakan uud sebagai tamengx,peran pemda sebagai pengntrol mlah tak berarti krn yg maen skg di wakatobi adalah pemerintah bersama stakeholder bekerjasasama dengan tujuan inig memperkaya diri n menindas kaum yg lemah,
yg seharusx wilaya konservasi di kelola dan lestarikan untuk kesejateraan umat (masyrakat wakatobi) mlah sebalikx ,
pemerinta lupa akan amanahx yaitu mengabdi kpada masyarakat,,,,,,,
taiiiiii,,,,,,,, kmiskinan struktural akan terus berkesinambungaan di negri kta wakatobi khusx kldp ,
jlas n nyata ini adlah pembodohan publik bang.............tolak zonasi.....
salam
hidup petaniTuesday at 3:16pm · 
Risma Astuti hhhmmm,,, cm bisa bilang "tragis",,, kasian negeri ini,,, negeriku indah negeriku malang,,, :'(Tuesday at 5:12pm via mobile ·
Yeni Wati Sebenarnya maksud dari zonasi ni bagus. Tapi walaupun sudah ada aturan pelarangan yang d buat oleh sapa aja itu, tak akn pernah mampan menyejahterakan ekonomi kita, bila pelaku utama d lapangan (masyrakat sekitar) tidak mengerti serrta memahaminya. Karena merekalah yang bersentuhan langsung dengan alam.Tuesday at 8:32pm · · 1 person
Awan 'kp' Hermawan katax dengan adanya zonasi maka ikan2 akan melimpah........tapi kenapa kita sering kali mengalami krisis ikan...Tuesday at 9:42pm ·- Ma'ruf Ode zonasi tuh bagus....tpi yg menjadi masalah ada tenurial (hak kepemilikan) yg tdk pasti...masing2 mngklaim wilayah masing2...masyrkt kita bingung dgn hal ini...makanya dibutuhkan pemahaman dari stakeholder terkait..agar bisa m'sosialisasikan ke masrkt tentang pentingnya zonasi (zonasi yg lahir dari kmauan bersama bukan dari kpentingan satu golongan atau individu)..identifikasi masalah (konflik) yg ada di masyrkt itu penting...salamWednesday at 8:18am ·
Lizzy Mw Di Zaiiyank Jika wilayah konservasi di dalamnya masih ada komunitas yg mendiami, maka konflik pengelolaan wilayah pesisir tidak akan pernah bisa dihindari. Sangat jelas, antara konsep pelestarian dan kebutuhan ekonomi akan selalu bergesek.- Ma'ruf Ode yupz....paling tidak bisa diminimalisir dgn kebijakan bersama...tgantung gmn m'sinkronisasikan antara hak2 masyrkt dan para stakeholder lainnya...salam..(curiga yg balas ...kayak knal neh bahasa..peace..:D)Wednesday at 9:42am ·
- Yeni Wati Awan 'kp' Hermawan, Bukan karena dengan adanya zonasi krisis ikan tidak terjadi lagi lha so harus membutuhkan waktu, but pengrusakanx jugakan dilakukan udah sangat lama jadi semuax itu harus melalui proses.Yesterday at 11:17am · · 1 person
- Lizzy Mw Di Zaiiyank sebenarnya konservasi wilayah perairan saat ini menjadi ambigu dan terkesan politis (maaf ini hanya persepsi saja). Hal ini menjadi semakin membingungkan kala orientasi pembangunan difokuskan pada pertumbuhan di sektor pariwisata, tanpa ditunjang keterlibatan partisipasi aktif masyarakat. Muncullah berbagai macam program2 pelestarian seperti pelestarian terumbu karang ala coremap dengan jargonya "terumbu karang sehat, ikan berlimpah" dan lain2. Lantas, upaya itu akan berbuntut ke mana? Selain untuk masyarakat tentunya, di samping itu juga hal ini merupakan potensi sumber daya penunjang bagi pariwisata. Namun ironisnya, terumbu karang sehat saja tidak cukup. Perlu ada singkronisasi dengan peningkatan SDM, khususnya perlu ada optimalisasi peran fasilitasi pemda dalam menumbuh-kembangkan UMKM, sehingga masyarakat diharapkan memiliki inisiatif terhadap pelestarian bahkan tanpa harus ada program sekalipun, sebab kesadaran yg terbentuk, adalah karena ada rasa memiliki dan ada perasaan dilibatkan. Sebaliknya, tidak akan efektif upaya pelestarian jika masyarakat selalu tidakdilibatkan dalam upaya pembangunan. Maka muncullah sikap apatis, yang menganggap apapun upaya pemerintah selamanya hanya untuk pemerintah.Yesterday at 12:13pm via mobile ·
Mitzan Meti Zonasi,uu 27,umkm,wilayah kelola masyarakat tambah dengan kepmenhutbun no 454 tentang tata guna hutan dan kesepakatan,kita mulai dari mana?22 hours ago via mobile ·
Tidak ada komentar:
Posting Komentar